Kantor: Sanur (Denpasar) & Senapahan (Tabanan), Bali
Kantor Buka Sekarang · Siap Melayani (09:00 - 17:00 WITA)
Selamat Datang di Patra Legal Consultant

Patra Legal Consultant & HR Solutions

Mitra terpercaya yang membantu bisnis tumbuh melalui Solusi Hukum dan SDM yang profesional, inovatif, dan berintegritas di Bali, Indonesia.

Chat WhatsApp

0

Layanan Legalitas & SDM

0

Kantor Cabang di Sanur & Tabanan

0

Kepatuhan Regulasi Indonesia

Konsultasi Patra Legal
Bali, Indonesia

Sanur Denpasar & Senapahan Tabanan

0
Karyawan Terkelola dalam Ekosistem HR
0
Tingkat Efisiensi Pengurusan OSS-RBA
0
Mitra Bisnis & Korporasi di Bali
0
Respon Konsultasi Cepat WhatsApp

Visi & Misi Patra Legal Consultant

Komitmen kami adalah memberikan layanan profesional dan personal yang membangun fondasi kuat bagi keberhasilan dan kepatuhan hukum bisnis Anda di Bali.

Visi: Menjadi mitra terpercaya yang membantu bisnis tumbuh melalui Solusi Hukum dan SDM yang profesional, inovatif, dan berintegritas.
Pelajari Profil Lengkap Kami →
Memberikan Layanan Hukum Berkualitas

Mendampingi klien dengan solusi hukum yang jelas, tepat, dan mudah dipahami.

Meningkatkan Kinerja SDM

Menyediakan strategi HR yang efektif untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Mengutamakan Integritas & Kepatuhan

Memastikan setiap solusi sesuai hukum yang berlaku dan etika profesional.

Membangun Hubungan Jangka Panjang

Menjadi mitra bisnis yang dapat diandalkan melalui komunikasi terbuka dan pelayanan yang konsisten.

Mendorong Inovasi

Memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan relevan.

Layanan Legalitas Perusahaan & Konsultasi HR

Pendampingan legalitas mulai dari pendirian perusahaan, perizinan OSS-RBA, hak kekayaan intelektual (HAKI), hingga solusi komprehensif pengelolaan SDM di Bali.

Legalitas Usaha

Pendirian & Izin Usaha (NIB-OSS)

Pengurusan NIB dan izin usaha berbasis risiko OSS-RBA. Memastikan KBLI tepat dan seluruh proses perizinan terbit cepat serta sesuai aturan hukum.

HAKI & Merek

Pendaftaran HAKI & Merek Dagang

Lindungi nama, logo, dan reputasi bisnis Anda dari peniruan. Kami mengawal proses pengecekan merek hingga sertifikat resmi terbit dari DJKI.

Solusi SDM

Kepatuhan Hukum Ketenagakerjaan

Memastikan seluruh kebijakan HR, PKWT/PKWTT, upah lembur, dan prosedur kerja selaras dengan UU Cipta Kerja guna menghindari sengketa hubungan kerja.

Regulasi HR

Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)

Penyusunan pedoman resmi hak dan kewajiban kerja serta pendampingan pengesahan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar sah secara hukum.

Hospitality & F&B

Izin Mikol & Sertifikat Laik Sehat

Izin Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL A, B, C), NPPBKC Cukai, dan Sertifikat Laik Sehat (SLS) sanitasi higienis restoran & bar.

Pelatihan Diklat

HR Academy

Program pelatihan aplikatif bagi praktisi Human Resources untuk memahami regulasi ketenagakerjaan, simulasi audit, dan penyusunan SOP HR yang kredibel.

Konsekuensi Hukum Jika Perusahaan Tidak Taat Legalitas

Penting bagi perusahaan untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum terkait legalitas usaha guna menghindari sanksi dan menjaga kelangsungan bisnis secara berkelanjutan.

Sanksi Administratif

Peringatan tertulis oleh instansi berwenang atas keterlambatan atau ketidaklengkapan dokumen perizinan.

Denda Administratif

Denda finansial sesuai peraturan yang berlaku yang dapat mengganggu arus kas dan kestabilan bisnis Anda.

Sanksi Pidana

Pengusaha atau penanggung jawab dapat dikenakan denda besar atau hukuman penjara atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan atau izin usaha.

Perselisihan & Gugatan Hukum

Bisa berhadapan dengan perselisihan hubungan kerja, gugatan ganti rugi pekerja, atau klaim pihak ketiga.

Kerusakan Reputasi & Kredibilitas

Merusak citra perusahaan di mata publik, investor, dan mitra bisnis, menurunkan peluang pertumbuhan usaha.

Risiko Penutupan Usaha

Pembekuan atau pencabutan izin usaha sehingga perusahaan tidak bisa beroperasi sementara atau permanen.

Kalkulator Kepatuhan Hukum & SDM Mandiri

Cek status kepatuhan bisnis Anda dalam 30 detik. Identifikasi potensi risiko perizinan OSS dan kewajiban ketenagakerjaan secara instan.

⚡ Tingkat Kepatuhan: Wajib Peraturan Perusahaan (PP)

Sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 & UU Cipta Kerja, perusahaan dengan 10+ karyawan WAJIB memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan Disnaker.

Konsultasikan Hasil via WhatsApp

Get Your First Consultation FREE!

Diskusikan legalitas perusahaan dan pengelolaan SDM Anda bersama tim konsultan kami di Denpasar & Tabanan.